MENAKAR EKSISTENSI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS PENGELOLAAN HAK ULAYAT WILAYAH PESISIR

Abstract

Problematika hak atas tanah ulayat wilayah pesisir di Indonesia masih berlangsung. Belum adanya titik temu antara para pihak yang berkepentingan terhadap pengakuan hak atas tanah ulayat wilayah pesisir tersebut mengakibatkan masalah terus bergulir sehingga memunculkan konflik yang berkepanjangan. Tujuan penelitian terkait tanah ulayat masyarakat hukum adat bermuara pada kepemilikan hak atas tanah ulayat wilayah pesisir yang diperoleh secara turun temurun sebagai alas dasar hak pengelolaan tanah ulayat wilayah pesisir. Permasalahan muncul terkait kekosongan hukum atas pengakuan masyarakat hukum adat itu sendiri sehingga menjadi kelompok rentan atas perampasan pengelolaan atas tanah ulayat tersebut. Metode penelitian merujuk pada penelitian normative. Hasil penelitian diperoleh terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat terdapat empat faktor utama yakni alas dasar pengelolaan tanah ulayat wilayah pesisir, pengakuan masyarakat hukum adat, eksistensi wilayah ulayat, dan pemangku kepentingan. Strategi penyelesaian masalah tanah ulayat wilayah pesisir dengan menggunakan konsep sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (legal structure, substansi (legal substance), dan Budaya (legal culture). Pemangku kepentingan atas pengelolaan wilayah pesisir melakukan evaluasi terhadap unsur atau komponen sistem hukum tersebut yang kemudian dikeluarkannya sebuah rumusan kebijakan yang bisa dilakukan penyisiran kebijakan (preview decision) ataskebijakan terkait pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir.